Wednesday, August 15, 2018

Jokowi Harusnya Mengundurkan Diri Karena Telah Mencalonkan Diri Sebagai Calon Presiden.

Mohon PERHATIAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA , coba cermati UU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Artinya DENGAN PENCALONANNYA JOKOWI SEBAGAI CAPRES 2019-2024, maka
Undang undang telah mempercepat Keinginan sebagian Rakyat Indonesia untuk Ganti Presiden...*

Ini seperti yang dicontohkan atau dilakukan oleh Sandiaga Salahudin Uno, dalam persyaratan bakal Cawapres harus
melampirkan dokumen pernyataan mengajukan permohonan izin Cuti kepada Presiden sebagai wakil gubernur DKI.
Malah mengundurkan diri. Yaitu sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf a angka 13.

Demikian juga halnya tanpa pengecualian bahwa Ir.H.Joko Widodo, DEMI HUKUM HARUS MENGUNDURKAN DIRI dari jabatan Presiden. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a angka 10  bahwa
Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang wajib
disampaikan kepada KPU meliputi:
a. surat pernyataan bermaterai cukup yang
menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon :
1. dst .........., 9 ;

10. MENGUNDURKAN DIRI sebagai pejabat negara,
yang tidak dapat ditarik kembali;

11. dst........... 14.

Jadi sangat jelas bahwa *Saat Jokowi Nyalon Presiden maka itu sama Saja Jokowi Mundur dari Kursi Kepresidenan nya RI ..*
🙏🏻⚖ . PERSOALAN SERIUSNYA MENGAPA JOKOWI TDK MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NYA PRESIDEN ? BUKAN KAH SEJAK TGL 10 AGUSTUS 2018 BARU 4 HARI YANG LALU JOKOWI RESMI SEBAGAI CAPRES DIDAMPINGI CAWAPRESNYA MARUF AMIN , BAGAIMANA MUNGKIN DALAM SATU SUBYEK HUKUM ADA DUA PERAN FUNGSINYA YG BERBEDA JUGA BERBEDA FASILITASNYA ANTARA PRESIDEN DAN CAPRES ??? JIKA JOKOWI MENGERTI DAN TAAT HUKUM , MESTINYA TELAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PRESIDENNYA PERSIS SEPERTI SANDIAGA S UNO MUNDUR DARI WAKIL GUBERNUR DKI !!! . MOHON KEPADA DPR RI DAN MK JIKA JOKOWI TDK MENGUNDURKAN DIRI MAKA TELAH JELAS MELAWAN / MELANGGAR UU NO 22 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN . DPR WAJIB MENJALANKAN FUNGSINYA MENGAWASI JALANNYA PEMERINTAHAN  DAN MK BERSIDANG DAN  BERPENDAPAT APAKAH PRESIDEN BENAR2 MELANGGAR HUKUM , JIKA BENAR MELANGGAR HUKUM MAKA MK WAJIB MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA KE DPR RI UNTUK KEMUDIAN DPR RI MELAKUKAN IMPEACTMENT KEPADA PRESIDEN RI JOKOWI UNTUK LENGSER DARI JABATANNYA NYA . JIKA INI TDK TERJADI JUGA MAKA SUDIKIRANYA RAKYAT YG BERPROFESI REKTOR DARI SELURUH UNIVERSITAS JUGA DOSEN HUKUM TATA NEGARA DAN AHLI HUKUM LAINYA YG PUNYA INTEGRITAS JUGA PARA ULAMA YG BUKAN ULAMA SUU ATAU AMPLOPIHIM JUGA PARA AKTIVIS BAIK MAHASISWA DAN LSM JUGA PARPOL2 YG PUNYA IDEOLOGI PERJUANGANNYA  MESTINYA MENYERU RAKYAT NYA UNTUK PEOPLE POWER UNTUK MELENGSERKAN JOKOWI . PENDAPAT SAYA INI SESUAI UUD 45 PASAL 28 ,JADI BUKAN UJARAN KEBENCIAN PADA JOKOWI JUSTRU SAYANG UNTUK MENASEHATINYA AGAR TAAT HUKUM . NUHUN , SALAM JUANG .

DR.H.EGGI SUDJANA .SH . M.Si.

KETUA DEWAN KEHORMATAN KONGGRES ADVOKAT INDONESIA ( K A I ).

Bogor ,Tgl 14 Agustus 2018 .

Bagikan

Artikel Sering Dibaca

Jokowi Harusnya Mengundurkan Diri Karena Telah Mencalonkan Diri Sebagai Calon Presiden.
4/ 5
Oleh

Subscribe Via Email

Suka Dengan Artikel Z@MAN.HP Management? Tambahkan Email Anda Untuk Berlangganan.